Kerincigoogle.com, MUARATEBO - Ratusan Buruh Harian Lepas (BHL) yang bekerja di PT. SKU, Senin 6/1) kemarin sekitar jam 07.00 WIB mendatangi kantor PT. SKU yang berada di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir. Kedatangan ratusan BHL tersebut menolak kebijakan perusahaan yang mengurangi hari kerja karyawannya (BHL,red) dengan cara memberlakukan sip.
Rini, salah satu BHL untuk pemupukan dan pembersihan tanaman kepada harian ini mengatakan, selama ini dirinya dan kawan-kawan sesama BHL bekerja penuh. Namun tiba-tiba ada kebijakan dari perusahaan yang akan mengurangi hari kerja.
“Kita tidak terima bila diberlakukan sistim sip. Biasaynya dalam dua minggu kami bias bekerja 12 hari, dengan diberlakukannya sip dan pengurangan hari kerja kami hanya bias bekerja 8 hari. Kami tidak terima dengan kebijakan ini,” terang Rini yang mengaku mendapat upah kerja sebagai BHL sebesar Rp 50 ribu perhari kerja.
“Jika dalam dalam dua minggu kami hanya bias kerja 8 hari, jelas penghasilan kami tidak bias untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Trus kami harus mencari tambahan dari mana?,” ujar Rini lagi.
Labih lanjut, Rini menjelaskan, perusahaan menawarkan, jika BHL tidak setuju dengan pemberlakuan sip dan pengurangan hari kerja, akan dilakukan pemutihan BHL, dalam artianadanya pengurangan tenaga BHL.
“Kalo tidak mau diberlakukan sip dan pengurangan hari kerja, perusahaan akan melakukan pengurangan tenaga BHL,” tukasnya.
Begitu juga yang dikatakan Efendi. Terangnya, pihak p[erusahaan tidak saja hanya pemberlakuan sip dan pengurangan hari kerja, namun pihak perusahaan juga akan memberhentikan tenaga BHL yang bukan putra daerah.
“Yang dianggap putra daerah hanya Desa Muara Kilis dan Sungai Keruh. Selain dua desa tersebut, BHL nya akan diberhentikan. Tetapi kenapa BHL dari Medan dan Kerinci tidak diperlakukan sama,” heran Efendi.
Dalam aksi kemarin, warga atau tenaga BHL sempat mengamuk. Mereka melakukan aksi membakar ban bekas dihalaman kantor PT. SKU. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan aksi lempar batu yang mengakibatkan beberpa kaca jendela perusahaan pecah.
Untuk menenangkan amukan BHL, pihak perusahaan langsung mengadakan musyawarah dengan perwakilan BHL. Dalam musyawarah didapat kesepakatan diantaranya, tidak ada pemecatan atau pemberhentian terhadap BHL, yang ada hanya pengurangan hari kerja menjadi 3 hari dalam satu Minggu yaitu hari Senin, Selasa dan Rabu. BHL harus memenuhi kewajibannya yaitu masuk dan pulang kerja tepat waktu yaitu mulai dari jam 07.00 WIN hingga jam 14.00 WIB. Jika ada BHL yang terlambat atau tidak masuk kerja, harus ada alas an yang jelas. Selain itu, BHL masuk dan pulang kerja harus melalui kantor devisi. Dan kinerja BHL akan dievaluasi setiap bulannya.
“Kesepakatan itu adalah jalan tengah tengahnya, jadi tidak ada sip kerja dan tidak ada pengurangan karyawan atau tenaga BHL, yang ada hanya pengurangan hari kerja. Tujuannya agar semua BHL tetap bias bekerja. Dan itu sudah disepakati bersama,” ujar Haris Ketua Koperasi Sukma, kepada harian ini.
Sementara, Rianto Alfadilah Manejer untuk unit Kile (kebun inti,red) dan kila (kebun plasma,red) PT. SKU, sewaktu dikonfirmasi harian ini membenarkan adanya kesepakatan antara perusahaan dengan tenaga BHL.
Dijelaskan Rianto Alfadilah, perusahaan tidak melakukan pengurangan karyawan, namun hanya memberlakukan sip sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Pasalnya, saat ini jumlah tenaga BHL di PT. SKU sudah banyak.
“Kita memiliki tenaga BHL sekitar 200 samai 300 orang. Dari dasar itu, mau tidak mau kita adakan sip, karena jumlah tenaga kerja kita sudah banyak. Jika dipaksakan, biaya operasionalnya sangat besar,” terangnya.
Terkait pengurangan jam kerja, lanjut Rianto Alfadilah, pihaknya sudah menerapkannya semenjak tahun 2013 kemarin, yaitu dengan libur kerja pada hari Sabtu dan Minggu. Dan pada pemberlakuan sip dan pengurangan hari kerja saat ini, sebelumnya sudah diadakan sosialisasi.
“Perusahaan tidak langsung prontal memberhentikan karyawannya. Banyak pertimbangan yang kita lakukan, makanya kita memnberlakukan sistim sip dan pengurangan hari kerja, agar semuanya tetap bisa bekerja. Dan itu sudah disepakati bersama,” tukas Rianto Alfadilah sambil mengatakan, apa yang telah dilakukan pihaknya tetap mengacu dan mengikuti peraturan tenaga kerja. (ial)
0 komentar:
Posting Komentar